MAFIA ANGGARAN MENUNGGANGI REFORMASI - RICKY ARNOLD NGGILI

 

(Pembangunan & Masyarakat Indonesia Pasca Reformasi)  

      

  Sudah 13 tahun pasca peristiwa reformasi yang menggulingkan rezim Soeharto. Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan bentuk reformasi demokrasi Indonesia yang baru dan berpihak pada rakyat seakan-akan menjadi kendaraan politik oknum tertentu, untuk memperkaya serta menguntungkan diri sendiri. Pasca reformasi berbagai bentuk kebebasan didapatkan oleh rakyat, namun sistem tetap ditunggangi oleh kader-kader bangsa yang masih berpihak pada perilaku mencari keuntungan sendiri. Sebagian besar wakil-wakil rakyat di DPR tetap meneriakan slogan reformasi didepan media pers untuk mendapatkan simpati pendukung, namun juga memperkaya diri dengan berbagai keuntungan sebagai pejabat. Mafia anggaran merupakan sistem produk orde baru yang tidak berpihak pada misi reformasi bangsa Indonesia, namun tetap diaplikasikan diera reformasi saat ini.

Dalam acara diskusi (9 Agustus 2011) disebuah televisi swasta yang tayang setiap hari selasa, tampak beberapa wakil rakyat dari badan anggaran DPR RI memberikan penjelasan tentang keberadaan mafia anggaran di DPR dan penyebabnya. Yang menarik dalam tayangan tersebut, seorang wakil rakyat dalam badan anggaran berpendapat bahwa mafia anggaran merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan, karena telah menjadi kebiasaan turun temurun dari dulu. Dengan kata lain mafia anggaran sudah merupakan rahasia umum bagi siapa saja yang pernah menjadi bagian dalam parlemen di Indonesia. Ketika menonton acara diskusi tersebut, sempat terbersit sebuah pertanyaan dalam pikiran, apakah Indonesia sudah mengalami reformasi atau belum ? Karena kalau sudah, bagaimana mungkin seorang wakil rakyat yang hidup dalam masa reformasi berbicara seperti itu didepan forum publik, dan mencoba membenarkan tindakan yang paling dibenci oleh para pendukung reformasi bangsa Indonesia.

            Itulah salah satu contoh keadaan bangsa Indonesia saat ini, reformasi yang merupakan tonggak sejarah baru bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab, tanpa adanya tekanan. Namun disisi lain reformasi menghadirkan para pencari keuntungan ditengah-tengah perjuangan untuk membangun pemerintah yang bersih dan berpihak pada rakyat. Keadilan bukanlah mainan politik yang tak pasti. Banyak wakil rakyat yang beranggapan bahwa tujuan politik adalah untuk mendapatkan suara terbanyak atau jika ia piawai dalam mengelak dari serangan-serangan politis lawan-lawan politiknya. Politik dalam teori klasik Aristoteles merupakan usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Untuk itu setiap politisi yang berada di Senayan harusnya berupaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera, lewat berbagai produk perundang-undangan serta penetapan rancangan APBN. Bukannya memanfaatkan peluang tersebut untuk kepentingan pribadi, partai  atau golongan tertentu.

            Para wakil rakyat yang terkhususnya duduk dalam badan anggaran DPR harusnya mampu menempatkan posisi mereka secara strategis untuk membela rakyat, dengan memutuskan APBN yang berpihak pada rakyat, dan bukannya pada kesepakatan-kesepakatan politis untuk menggemukan badan dan partainya. Mafia anggaran merupakan penjahat berdasi yang bukan saja berada di tingkat pusat namun hingga ketingkat propinsi, kotamadya dan kabupaten. Jika saja KPK berani untuk melakukan investigasi terbuka terhadap seluruh wakil rakyat yang berhubungan dengan anggaran pengeluaran dan pembelajaan, maka pasti akan didapatkan banyak penjahat berdasi yang masih tetap menjalankan prakteknya  dan menghisap dana anggaran rakyat bangsa ini.

            Bagaimana mungkin mafia anggaran bisa ada dalam masa reformasi? Para mafia anggaran bisa hadir di masa reformasi, disebabkan oleh belum adanya transparansi anggaran dan pengawasan yang langsung dilakukan oleh rakyat. Dalam badan anggaran DPR, mereka memiliki kewenangan yang luas dalam menentukan distribusi APBN, sehingga memungkinkan siapa saja mampu untuk melakukan tawar-menawar dalam mendapatkan distribusi yang besar. Selain itu cenderung proses penyusunan anggaran dilakukan dengan tidak transparan, serta tidak melibatkan masyarakat. Sudah seharusnya media pers dipakai sebagai corong pengawas terbaik dalam penetapan dan distribusi APBN, sehingga keterbukaan akan terjadi seperti cita-cita reformasi. Dengan mencuatnya kasus Nazaruddin saat ini tampaklah lihainya para politisi membentuk perusahaan-perusahaan penampung dana APBN, sehingga bisa diikut sertakan dalam tender dan menjadi pemenang untuk proyek anggaran tertentu. Politisi saat ini bukan saja pintar dalam politik namun juga lihai dalam pengelolahan serta manipulasi keuangan rakyat. Dengan semakin besarnya distribusi APBN tiap tahun untuk pengelolahan negara dan rakyat, maka semakin besar juga presentase yang didapatkan oleh para politisi Senayan bagi diri sendiri dan upeti bagi partai. Suatu pola perilaku yang tidak berubah sejak masa orde baru.   

            Saat ini banyak kecaman terhadap praktek mafia anggaran terus bergulir. Mafia anggaran menjadi momok reformasi dan momok pemerintahan presiden Susilo Bambang Yodhoyono. Menurut wakil kedua DPD RI, Laode ida "Jika Presiden pun menganggap dirinya tidak boleh mencampuri proses penegakkan hukum dan pembersihan KKN itu, berarti siap-siaplah rezim sekarang dicap `peternak mafia` dan kleptokrasi". Dan ada kebenaran dalam penyataan tersebut, jika pemerintahan sekarang tidak berupaya membersihkan tubuh pemerintahan dan parlemen dari praktek mafia anggaran, maka pemerintahan sekarang dapat dianggap virus mematikan bagi perjuangan reformasi.  

Reformasi Bisa Gagal

            Apakah yang akan terjadi jika reformasi terus ditunggangi oleh para mafia anggaran ? jawabannya pasti reformasi akan gagal total. Perjuangan menuju kemerdekaan dan perjuangan mencapai kemerdekaan yang hakiki bagi bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, akan semakin jauh tercapai. Bukan karena kurang tepatnya strategi atau tidak ada lagi orang di bangsa ini yang memiliki integritas, namun karena adanya penunggang-penunggang gelap dalam reformasi yang hanya mau menyamankan diri sendiri dan mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

            Pemberantasan korupsi yang merupakan agenda besar reformasi menjadi slogan yang layak dijual, namun sulit untuk di darah dagingkan bagi pemegang peran penting dalam pengambil keputusan dibangsa ini. Orde baru bisa runtuh, namun perilaku yang mencuri dari rakyat tidak akan hilang. Hal ini butuh kerja keras dari berbagai pihak. KPK, kejaksaan dan kepolisian harus mampu memakai radar investigasinya secara maksimal, sehingga capaian terhadap cita-cita bangsa dan cita-cita reformasi dapat terwujud. Gerbang reformasi telah berhasil dimasuki. Sekarang saatnya untuk terus diperjuangkan oleh siapapun. Dan mafia anggaran harus ditangkap dan diberikan pembelajaran akan arti berbangsa dan bernegara. Jika setiap elemen bangsa ini, dimulai dari wakil-wakil rakyat tidak mampu mewujudkan cita-cita reformasi, maka rakyat akan terus mengalami krisis kepercayaan, serta perjuangan reformasi akan menjadi gagal total ditangan para generasi penerusnya. Meminjam perkataan salah seorang pengamat politik, yang juga mantan aktivis reformasi 1998, Fajroel Rahman, “bahwa negara ini bukan negara halalbihalal, hukum haruslah ditegakkan”. Dengan demikian seluruh mafia anggaran haruslah diproses dihadapan hukum, sehingga cita-cita reformasi maju terus untuk menuju cita-cita bangsa Indonesia akan masyarakaat sejahtera, adil dan beradab.