Pemillihan Kepala Daerah (Pilkada) disejumlah daerah tidak lepas dari uang politik atau yang biasa juga disebut money politic. Uang politik digunakan untuk memperlancar upaya pemenangan politik individu atau kelompok tertentu. Berada dibawah payung partai besar bukan berarti langsung memiliki massa yang banyak, namun seorang kandidat kepala daerah yang berpayung pada partai politik tertentu, haruslah memberikan uang sejumlah tertentu untuk mendapatkan dukungan partai, dan tidak serta merta mendapatkan dukungan pemilih. Uang tersebut hanyalah untuk mendapatkan dukungan partai yang secara proposional selama ini telah dikenal oleh masyarakat luas. Uang tersebut berbeda-beda antara menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah (tentunya yang kepala daerah pengeluarannya lebih besar). Uang politik tidak hanya sampai membayar payung partai, namun terus mengalir hingga pada pemilih ditingkat bawah.
Setelah mendapatkan dukungan partai, maka selanjutnya si kandidat haruslah menyiapkan uang yang banyak untuk memproduksi bahan kampanye seperti spanduk, poster, baliho, baju, dan bahan kampanye lainnya. Bahan-bahan kampanye tersebut dibagikan secara gratis kepada masyarakat dan bukan saja kepada para pendukungnya, namun juga kekalangan masyarakat lainnya (lucunya juga para oposisi mendapatkan bahan kampanye tersebut). Sehingga saat-saat itu, masyarakat kebanjiran banyak sampah kampanye (seperti kertas-kertas & baliho kampanye) dan juga baju-baju kaos, serta uang bensin untuk kampanye. Masyarakat diberikan berbagai bahan untuk menarik hati agar memilih para kandidat. Pada saat itu visi dan misi para kandidat dipublikasikan dengan slogan-slogan pendek untuk diingat oleh masyarakat. Anehnya lagi, saat ini bukan hanya visi dan misi yang menjadi komitmen untuk dilaksanakan oleh para kandidat, namun juga waktu untuk mencapai misi tersebut. Contohnya : 100 hari Indonesia bebas korupsi, 100 hari bebas buta huruf, 100 hari ... 100 hari ... dan 100 hari. Itulah kampanye yang tidak lepas dari janji dan uang politik.
Selain uang digunakan untuk menyediakan bahan kampanye. Uang politik juga diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat atau ormas tertentu sebagai bentuk bantuan atau apapun namanya. Dan hal ini tentunya juga harus dimuat dimedia massa sehingga menjadi bagian dari publikasi politik.
Dalam proses Pilkada ada juga yang namanya "serangan fajar". Istilah tersebut ditujukan kepada uang politik yang diberikan langsung kepada pemilih pada saat-saat terakhir sebelum Pilkada berlangsung (biasanya pada saat fajar hari hari pelaksanaan Pilkada). Uang politik yang dibagikan pada saat itu jumlahnya jauh lebih besar. Jumlah tersebut haruslah semakin meningkat jumlahnya, mengalahkan jumlah yang diberikan kandidiat dari payung partai lainnya. Makanya jangan kaget jika banyak pemilih, yang memilih karena besarnya jumlah yang diberikan pada saat "serangan fajar" dan bukan karena figur kandidat kepala daerah.
Uang politik beredar sangat cepat dan sangat besar pada masa-masa pengenalan para calon kandidat hingga hari "H" Pilkada. Beberapa kandidat kaget melihat jumlah pengeluaran pada saat Pilkada. Tidak sedikit para kandidat yang gagal menjadi kepala daerah mengalami stres setelah proses Pilkada, akibat jumlah uang yang telah lenyap terlalu besar. Namun yang lebih parah lagi bagi kandidat yang memenangkan proses pemilihan. Karena proses pengembalian uang politik dimulai ketika ia mulai melaksanakan kepemimpinannya. Proyek-proyek APBN dan APBD dialihkan untuk menutupi pengeluaran uang politik yang digunakan selama berjuang menjadi kepala daerah. Banyak kasus korupsi saat ini terjadi karena mahalnya uang politik yang dikeluarkan. Pemilih dibeli dengan uang politik dan masyarakat juga yang digerogoti untuk mengembalikan pengeluaran uang politik tersebut. APBN dan APBD secara tidak langsung menjadi sumber dana besar bagi pemenangan kepala daerah.
Dinegara-negara maju seperti Amerika, uang politik berasal dari dukungan para donatur yang mengetahui visi & misi para kandidat. Dengan demikian ada dukungan untuk menggapai visi dan misi para kandidat secara sadar dari para donatur. Para donatur meyakini bahwa dengan memberikan donor (uang) maka membantu mewujudkan visi Amerika. Suara masyarakat tidak dapat dibeli dengan uang, karena masyarakat mengetahui secara sadar haknya sebagai warga negara dalam berpolitik. Uang yang digunakan untuk menyediakan bahan kampanye, ditujukan untuk mempublikasikan visi & misi para kandidat. Tidak ada janji-janji kosong, namun janji yang diikuti oleh tanggung jawab berat untuk mewujudkannya. Untuk itu sangat sedikit presiden Amerika yang terpilih untuk kedua kalinya. Karena masyarakat melihat kinerja (capaian visinya) ketika menjadi pemimpin sebelumnya. Uang politik menjadi alat untuk mencapai tujuan negara, dan bukan menjadi tujuan individu atau kelompok tertentu (terutama partai).
Politik dan uang politik di Indonesia mengandung makna yang negatif, sedangkan di negara lainnya, hal tersebut merupakan jalan untuk mencapai cita-cita bernegara. Politik harusnya menjadi jalan untuk mewujudkan cita-cita bersama (masyarakat) dan uang politik merupakan alat untuk memperkenalkan langkah-langkah untuk mencapainya, sehingga masyarakat mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan para kandidat nantinya. Politik dan uang politik jika ditempatkan para rel nya yang tepat, maka akan membawa masyarakat pada kedewasaan dan tanggung jawab dalam berpikir, memilih dan bertindak.
.png)
1 komentar